SURYAKEPRI.CO.ID – Wacana Pemerintah Pusat mengevakuasi sementara 2.000 warga Gaza Palestina guna mendapat pengobatan di Pulau Galang, disebut tidak harus melakui persetujuan DPR RI.
Hal ini dinyatakan Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya yang menyebut rencana ini sesuai aturan keamanan nasional melalui operasi militer selain perang (OMSP).
“Menjaga keamanan nasional di dalam OMSP, tidak perlu persetujuan DPR. Hanya perlu peraturan pemerintah, Undang-Undang TNI nya kan begitu,” jelas Endipat saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Selasa (12/8/2025).
Endipat menambahkan, dikarenakan rencana Presiden Pravowo merupakan misi kemanusiaan, maka DPR RI saat ini bersikap mendukung penuh.
Pihaknya juga menyebut hingga saat ini belum perlu melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, pihaknya mengaku percaya dengan rencana yang tengah dirumuskan.
“Selama itu kepentingan kemanusiaan gak harus sama DPR. Negara bukan seluruhnya minta DPR. Ada banyak juga kebijakan, Pemerintah bisa laksanakan tanpa persetujuan DPR. Kami percaya dengan keputusan Pemerintah, nanti kita menunggu update nya saja,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), mengaku siap menjadi tuan rumah sebagai lokasi pengobatan bagi warga Gaza Palestina yang menjadi korban perang. Namun saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi menuturkan pernyataan ini merupakan sikap dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang mendukung seluruh program kemanusiaan.
Terkait petunjuk teknis yang dimaksud, Hendri menyebut hal ini berupa teknis penyambutan dan pemeriksaan dokumen warga Gaza yang akan tiba di Batam. Serta fasilitas yang harus disediakan oleh Pemprov Kepri selama warga Gaza berada di RSKI Galang.
Hendri menyebut, saat ini pihaknya juga belum memiliki informasi lebih lanjut mengenai pihak yang menjadi penanggungjawab terhadap warga Gaza selama di RSKI Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Disinggung mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi warga Gaza yang akan datang ke Batam, Hendri juga menyebut belum dapat memberi keterangan pasti.
“Kita tahu saudara-saudara kita dari Gaza ini merupakan WNA. Bagaimana nanti penyambutan mereka, dan apa yang harus kami siapkan dari Provinsi,” ujarnya. (*)
