BATAM, SURYAKEPRI.CO.ID – Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus dosen Universitas Internasional Batam (UIB), Dr Suyono Saputra, menilai langkah Indonesia mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) merupakan keputusan strategis untuk memperkuat diplomasi dagang sekaligus menjaga ketersediaan energi di dalam negeri di tengah situasi geopolitik yang memanas.
Menurut dia, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan tindak lanjut Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS, Donald Trump.
“Kalau menurut saya keputusan Presiden untuk merealisasikan impor dari Amerika itu memang menjadi salah satu keputusan politik ya. Jadi ada tawar-menawar yang ingin coba dimainkan oleh pemerintah untuk menyerap komoditas-komoditas yang ada dari Amerika ke Indonesia. Jadi itu upaya Presiden, yang kalau saya melihat, untuk mendekatkan diplomasi Indonesia dengan Amerika,” kata Suyono dalam Diskusi bertajuk “Swasembada Energi di Era Presiden Prabowo, Batam, Selasa (24/2/2026).
Suyono menyebut Indonesia pada dasarnya bisa memperoleh sumber energi dari banyak negara. Namun, pilihan mengalihkan pasokan dari kawasan Asia Tenggara ke Amerika dinilai memiliki nilai strategis, terutama dalam konteks hubungan dagang dan diplomasi. “Ini ada nilai strategis yang dipilih oleh Presiden sebagai tindak lanjut dari MoU kedua negara ketika pertemuan di Amerika,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Suyono melihat impor komoditas penting dari Amerika dapat menjadi instrumen untuk merespons klaim ketidakseimbangan neraca dagang yang selama ini disuarakan Washington. Menurut dia, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama diuntungkan dari perjanjian ini. “Iya, itu salah satu keputusan yang diambil untuk mencapai trade balance antara Indonesia-Amerika,” kata dia.
Lebih jauh, Suyono memandang kebijakan tersebut bisa berdampak pada aspek ketersediaan gas di dalam negeri, termasuk menjaga pasokan LNG agar kebutuhan energi di berbagai wilayah tetap terpenuhi. Menurut dia, yang dijaga pemerintah saat ini bukan sekadar soal sumber impor, melainkan ketahanan energi nasional.
“(Ketersediaan energi) terpenuhi, iya. Itu mungkin yang dijaga oleh Pak Menteri ESDM Bahlil dan Presiden adalah menjaga ketersediaan dan ketahanan energi kita,” ucap Suyono.
Meski begitu, Suyono mengingatkan pembahasan publik perlu lebih jernih agar tidak berkembang menjadi misnarasi seolah Indonesia menambah kuota impor. Ia menilai pengalihan sumber pasokan adalah bagian dari strategi diplomasi dagang, seraya menunggu pembuktian di lapangan terkait skema harga LNG Amerika setelah memperhitungkan ongkos regasifikasi, transportasi, dan pengolahan.
Dalam diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P Tampubolon menilai polemik yang muncul di masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka diplomasi dan kepentingan nasional. Ia menyebut pemerintah telah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penambahan volume impor, melainkan pengalihan pemasok.
“Kalau kita menangkap apa yang disampaikan pemerintah, itu bukan penambahan, hanya pengalihan dari vendor satu ke vendor dua,” kata Rikson.
Rikson menilai dinamika diplomasi dagang tidak bisa dibaca secara hitam-putih karena melibatkan banyak variabel, termasuk negosiasi tarif dan pertukaran kepentingan di sektor lain. Ia menekankan Indonesia tetap harus menjaga posisi sebagai negara non-blok, namun pada saat yang sama perlu bersikap adil dalam membaca kalkulasi kebijakan pemerintah.
Menurut Rikson, pengalihan pasokan energi ke Amerika juga bisa dipahami sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, misalnya peluang penurunan tarif bagi produk Indonesia. Dalam kerangka itu, kebijakan energi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan agenda perdagangan dan daya saing ekspor.
“Memang dari beberapa artikel terkesan lebih banyak tuntutan ke Indonesia. Tapi kita harus dudukkan persoalannya secara menyeluruh. Kalau memang faktanya seperti yang disampaikan pemerintah, kita beri kesempatan untuk menjelaskan. Secara kebijakan publik, kalau memang itu demi kepentingan nasional dan bagian dari negosiasi tarif, ya itu bisa dipahami,” ujarnya.
Di sisi lain, Rikson mengingatkan agar isu swasembada dan ketahanan energi tidak berhenti pada wacana elite, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan yang transparan dan konsisten. Ia menilai sejumlah langkah pemerintah, termasuk penguatan cadangan energi dan pembangunan fasilitas penyimpanan, dapat menjadi sinyal arah kebijakan yang lebih terukur. “Kalau melihat roadmap yang dilakukan pemerintah, tentu ada rasa optimis,” ujar Rikson.(*)
