BATAM, SURYAKEPRI.CO.ID – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam, Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap 40 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menghentikan aktifitas satu dapur MBG paska dugaan keracunan yang terjadi terhadap 17 siswa SDN 016 Sagulung.
Terkait 40 dapur tersebut, Ketua Koordinator Sub Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Kota Batam, Defri Frenaldi menyebut verifikasi dan evaluasi dilakukan bersama dengan BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“40 dapur ini merupakan bagian dari total 74 dapur MBG yang telah memiliki SK di Batam. Dari jumlah tersebut, baru satu dapur yang memiliki sertifikat laik sehat higiene sanitasi pangan (LSHS), itu yang dimiliki Polda Kepri,” jelasnya saat ditemui di kawasan Batam Center, Kamis (2/10/2025)
Terkait penghentian operasional satu dapur yang beroperasi di kawasan Sagulung, menyusul dugaan keracunan yang dialami 17 siswa SD Negeri 016 Sagulung. Defri menyebut dikarenakan pihak dapur diduga melanggar standar keamanan pangan yang telah disepakati bersama.
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar kualitas makanan terjamin. Dimana, program ini menyasar anak sekolah dan balita yang membutuhkan asupan gizi seimbang.
Namun demikian, Defri juga meminta agar seluruh dapur dapat segera melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi. Selain diwajibkan mempekerjakan minimal dua juru masak terlatih, untuk menjamin penerapan standar operasional dan keamanan pangan, termasuk penerapan HACCP.
“Dapur juga harus melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala, agar keamanan makanan tetap terjaga,” ujarnya
Untuk saat ini, berdasarkan data SPPG Batam sebanyak 188.742 siswa di Batam menjadi penerima manfaat dari 59 dapur MBG yang masih beroperasional, dengan target satu dapur MBG melayani 10 sekolah.
Saat ini penerima MBG terdiri atas 73 PAUD, 156 SD, 91 SMP, 55 SMA/SMK, dan 1 SLB. Untuk jalur pendidikan nonformal, ada 11 RA/TK, 12 MI, 13 MTs, 5 MA, serta 47 posyandu.
Dari sisi operasional, setiap SPPG atau wajib menyiapkan 3.000 hingga 4.000 porsi setiap hari. Dengan perkiraan modal rata-rata mencapai Rp1,5 miliar, yang digunakan membangun dapur, menggaji karyawan, hingga menyediakan peralatan makan
“Penyaluran makanan dilakukan setiap Senin hingga Jumat di sekolah, sementara posyandu mendapat jatah dua kali sepekan, yakni Selasa dan Kamis. Jumlah posyandu memang masih sedikit, tapi ini akan terus berkembang,” jelasnya. (Nando)
