BATAM, SURYAKEPRI.CO.ID – Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) bersilaturahmi ke Kantor Polda Kepulauan Riau, Senin (24/8/2026) pagi. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut bukan sekadar ajang mempererat hubungan antara insan pers dan kepolisian, tetapi juga menjadi ruang bertukar pandangan mengenai keamanan, kompetensi wartawan, hingga peran media dalam membangun kepercayaan investor di Provinsi Kepulauan Riau.
Kedatangan rombongan KJK disambut langsung Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin di ruang kerjanya. Kapolda didampingi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kepri Kombes Pol Dr. Nona Pricillia Ohei dan Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Kepri Kombes Pol Ferikson Tampubolon.
Diskusi berlangsung serius, namun tetap dalam suasana santai. Sejumlah isu dibahas, mulai dari perkembangan dunia jurnalistik di Kepri, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahaya pemberitaan hoaks, hingga bagaimana media dapat mengambil bagian dalam menciptakan suasana daerah yang aman dan kondusif.
Ketua Umum KJK, Ady Indra Pawennari, dalam kesempatan tersebut memperkenalkan lebih jauh komunitas yang dipimpinnya. Ia menjelaskan berbagai kegiatan sosial dan lingkungan yang telah dilakukan KJK, mulai dari penanaman mangrove, donor darah, kegiatan bersih-bersih pantai, santunan kepada anak yatim piatu, hingga penyembelihan hewan kurban.
Tidak hanya aktif dalam kegiatan sosial, KJK juga memberikan perhatian terhadap peningkatan profesionalisme wartawan. Salah satunya melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan digelar secara mandiri pada 29-30 Agustus 2026 di Tanjungpinang.
UKW tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh anggota KJK memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Wakil Ketua Umum KJK, Richard Nainggolan, turut membahas perkembangan media di Kepri. Ia menyinggung perjalanan media yang terus berkembang, dari era media cetak hingga memasuki era digital dengan pertumbuhan media online yang begitu pesat.
Menurut Richard, perkembangan tersebut membuat sertifikasi dan kompetensi wartawan menjadi semakin penting.
“Itu sebabnya sertifikasi wartawan ini sangat diperlukan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketum KJK Ady Indra Pawennari, Wakil Ketua Umum Richard Nainggolan, Novianto, Wakil Sekretaris Jenderal Qori Ul Fitra, Ketua Panitia Ambo Akok Mohammad Rakhmat, Sekretaris Panitia, Wakil Bendahara Umum Iman Suryanto, serta Ketua Divisi Jurnalis Perempuan Roma Uly Sianturi.
Kapolda Dukung UKW KJK
Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyambut baik pelaksanaan UKW yang akan digelar KJK. Menurutnya, peningkatan kompetensi wartawan penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang aktual, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemberitaan yang aktual tersebut sangat diperlukan. Dan itu juga mendukung kami dalam melaksanakan tugas kami,” kata Asep.
Ia menilai pemberitaan hoaks memiliki dampak yang sangat berbahaya karena dapat memicu kesalahpahaman bahkan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Karena itu, menurut Asep, jurnalis membutuhkan pembekalan yang baik agar mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus memahami tanggung jawab besar di balik setiap informasi yang disampaikan kepada publik.
“Saya berharap dengan adanya uji kompetensi secara mandiri yang diselenggarakan KJK ini dapat berguna untuk jurnalis. Mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya.
Bagi Kapolda, hubungan antara kepolisian dan media bukan hanya sebatas hubungan kelembagaan. Media juga menjadi salah satu mitra penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan membantu menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
Keamanan sebagai Fondasi Investasi
Pembahasan kemudian berkembang lebih luas. Tidak hanya soal jurnalistik dan keamanan masyarakat, tetapi juga menyentuh persoalan yang menjadi salah satu kepentingan strategis Kepri: investasi.
Asep menekankan bahwa keamanan merupakan fondasi utama dalam menarik sekaligus mempertahankan kepercayaan investor di wilayah strategis seperti Kepulauan Riau.
Dalam diskusi tersebut, ia mengungkapkan bahwa kinerja institusinya saat ini telah menempatkan Polda Kepri sebagai salah satu dari lima Polda terbaik di Indonesia.
Capaian tersebut, kata dia, menjadi pijakan untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu strategi yang diusung adalah penguatan tagline “Secure Kepri, Secure Your Investments”. Pesan tersebut menggambarkan keterkaitan erat antara stabilitas keamanan dengan pertumbuhan investasi.
Bagi Polda Kepri, konsep tersebut bukan sekadar slogan. Keamanan harus diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret dan terstruktur sehingga pelaku usaha maupun calon investor memperoleh kepastian bahwa aktivitas ekonomi mereka dapat berlangsung dengan aman.
Kapolda menilai kondisi keamanan di Kepri saat ini relatif kondusif dan tidak lagi menjadi hambatan utama bagi investor. Meski demikian, stabilitas tersebut harus terus dijaga agar tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang dibangun.
“Keamanan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum investasi datang. Pemerintah sudah mempermudah perizinan dan birokrasi, maka tugas kami adalah memastikan keamanan tetap terjaga,” tegasnya.
Keunggulan Kepri Ada pada Posisi Strategis
Asep juga menyoroti karakteristik perekonomian Kepri yang berbeda dengan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Jika beberapa wilayah memiliki kekuatan ekonomi dari sumber daya alam seperti batu bara, sawit, maupun komoditas pertambangan dan perkebunan lainnya, Kepri memiliki keunggulan utama pada letak geografisnya.
Kepulauan Riau berada di kawasan strategis jalur perdagangan internasional, khususnya Selat Malaka. Posisi tersebut menjadi modal penting bagi Kepri untuk mengembangkan perekonomian dan menarik investasi.
“Kepri tidak punya sumber daya alam besar seperti batu bara atau sawit. Kekuatan kita ada pada posisi strategis. Karena itu, keamanan menjadi faktor utama agar investor tetap percaya dan nyaman berusaha di sini,” jelasnya.
Karena itu pula, stabilitas keamanan tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi Kepri. Ketika keamanan terjaga, kepercayaan pelaku usaha dapat tumbuh. Sebaliknya, gangguan keamanan maupun informasi yang menimbulkan persepsi negatif dapat memengaruhi citra daerah.
Media Diajak Bangun Narasi Positif
Dalam konteks tersebut, Kapolda mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk KJK dan insan pers di Kepri, untuk ikut membangun narasi positif mengenai daerah.
Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan tidak provokatif agar pemberitaan tidak justru menciptakan persepsi negatif terhadap stabilitas Kepri.
Bagi Asep, media memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi publik. Pemberitaan yang konstruktif dapat membantu memperkuat citra Kepri sebagai daerah yang aman, kondusif, dan layak menjadi tujuan investasi.
Hal tersebut semakin penting karena persaingan antar daerah dalam menarik investor kini semakin ketat. Setiap daerah berlomba menawarkan berbagai keunggulan, mulai dari kemudahan perizinan, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga jaminan keamanan.
Dalam kondisi seperti itu, informasi mengenai situasi keamanan menjadi salah satu bagian penting yang ikut diperhatikan investor.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan media menjadi semakin dibutuhkan.
Kepolisian memastikan keamanan dan ketertiban, pemerintah menghadirkan kemudahan serta kepastian regulasi, sementara media menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan menyampaikan informasi yang faktual dan bertanggung jawab.
Dengan kolaborasi tersebut, Polda Kepri optimistis Provinsi Kepulauan Riau dapat terus meningkatkan daya saing ekonomi serta menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pertemuan KJK dengan Polda Kepri akhirnya tidak hanya menjadi agenda silaturahmi. Di balik diskusi tentang dunia jurnalistik dan keamanan, terselip satu pesan besar: membangun Kepri bukan hanya membutuhkan investasi, tetapi juga kepercayaan dan kepercayaan lahir dari keamanan, kompetensi, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)
