SURYAKEPRI.CO.ID -Polemik kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berujung pada gelombang protes besar-besaran pada Rabu (13/8/2025).
Peristiwa ini menjadi sorotan nasional dan dinilai sebagai pelajaran berharga bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.
Bupati Pati Sudewo menuai kecaman setelah menetapkan kenaikan PBB hingga 250 persen. Kebijakan ini memicu penolakan warga dan memanas menjadi aksi unjuk rasa yang melibatkan banyak orang di depan Kantor Bupati Pati.
Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, gelombang protes tak surut. Massa tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Daftar 7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo, Termasuk Naikkan Pajak 250 Persen
Situasi memanas ketika Bupati Sudewo muncul di tengah kerumunan massa untuk mendengar aspirasi mereka. Kehadiran sang bupati justru memicu kemarahan, yang ditandai dengan lemparan sandal dan botol plastik ke arahnya.
Kericuhan semakin meluas hingga berujung pembakaran sebuah mobil. Aparat kepolisian lantas membubarkan massa dan menangkap 11 orang yang diduga menjadi provokator.
Istana: pejabat publik jangan arogan
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan kasus di Pati menjadi pengingat bagi pejabat publik di semua level untuk berhati-hati dalam membuat dan menyampaikan kebijakan.
“Berkali-kali pemerintah pusat mengimbau, baik pejabat di pusat, provinsi, maupun daerah, agar berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan yang berdampak pada masyarakat,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.
Dengan ini, pemimpin daerah kiranya penting untuk memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik.
Kebijakan yang memberatkan warga, apalagi disampaikan dengan cara yang dianggap arogan, berpotensi memicu gejolak sosial.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memonitor situasi di Pati dan menyayangkan kericuhan yang terjadi.
Prasetyo lantas mengimbau semua pihak untuk menahan diri agar masalah tidak semakin membesar.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Bupati Pati, juga dengan Gubernur Jawa Tengah. Semoga segera ditemukan jalan keluar terbaik,” ujarnya.
DPR: lebih kreatif dalam menggali PAD
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai peristiwa di Pati sebagai peringatan bagi kepala daerah agar lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani warga.
Menurutnya, masih banyak cara untuk meningkatkan PAD selain menaikkan pajak secara drastis, seperti mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) atau mengembangkan potensi pariwisata.
Sumber: kompascom
