TANJUNGPINANG, SURYAKEPRI.CO.ID — Kisruh dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat yang melebar ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya berujung pada langkah mengejutkan.
Ketua PWI Kepri Gino dan seluruh pengurus PWI Kepri periode 2023 – 2028, menyatakan mundur dari jabatan mereka dan memilih kembali menjadi anggota biasa.
Langkah itu diumumkan setelah upaya penyelesaian dualisme PWI Pusat yang melebar ke PWI di daerah melalui jalur organisasi tidak mendapat tanggapan dari PWI Pusat. Meski PWI Pusat telah membentuk tim mediasi kisruh yang terjadi di semua daerah di Indonesia, namun PWI Kepri Andi Gino tidak dilibatkan dalam mediasi dan aspirasi PWI Kepri tidak digubris PWI Pusat.
Dalam pernyataannya, Andi Gino mengungkapkan bahwa surat aspirasi yang dikirimkan ke PWI Pusat sejak 8 Oktober 2025 belum juga mendapat balasan hingga hari ke-12.
“Para senior dan sahabat semua, hari ini adalah hari ke-12 sejak surat keberatan kami sampaikan terkait SK PWI Pusat tertanggal 6 Oktober 2025. Sampai hari ini, belum ada tanggapan dari PWI Pusat,” ujar Andi dalam pernyataannya, Selasa (21/10/2025) sore.
Andi menjelaskan, surat aspirasi tersebut berisi permintaan agar persoalan dualisme kepengurusan di PWI Kepri diselesaikan melalui Konferensi Provinsi Persatuan atau pemilihan ulang ketua, sebagaimana PWI Pusat berhasil menggelar Kongres Persatuan di Cikarang, Bekasi, beberapa waktu lalu.
Namun, harapan itu tampaknya pupus setelah pihaknya mendapat kabar dari Hilman Hidayat, Ketua PWI Jawa Barat yang juga anggota Tim Penyelesaian Dualisme Daerah PWI Pusat. Menurut Hilman, keputusan terkait PWI Kepri sudah final di tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat.
“Tadi malam saya kembali bertanya kepada Hilman, dan jawabannya tetap sama. Ia menyampaikan bahwa soal PWI Kepri sudah diputuskan oleh ketum dan sekjen,” tutur Andi.
Merasa ikhtiar dan lobi yang dilakukan telah maksimal, Andi pun mengambil langkah tegas untuk mundur dari jabatan Ketua PWI Kepri Masa Bakti 2023–2028.
“Izinkan saya menyampaikan sikap bahwa mulai hari ini, saya dengan tulus dan ikhlas melepaskan diri dari jabatan Ketua PWI Kepri dan kembali menjadi anggota biasa seperti sebelumnya,” tegasnya.
Langkah serupa juga diikuti oleh Socrates, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Kehormatan PWI Kepri sisa masa bakti 2023–2028. Socrates yang ditetapkan melalui keputusan PWI Pusat di Jakarta pada 27 Februari 2025 itu juga menyatakan mundur dan kembali menjadi anggota biasa.
“Semoga PWI Kepri tetap menjadi organisasi profesi yang terhormat dan bermartabat,” ujarnya.
Tak hanya dua nama itu, Ady Indra Pawennari, yang menjabat Bendahara PWI Kepri Masa Bakti 2023–2028, juga mengambil keputusan serupa. Ady mengaku sudah tidak nyaman dengan kondisi dualisme yang berlarut-larut.
“Saya mengikuti perkembangan ini dari waktu ke waktu, hingga akhirnya saya pun sudah tak nyaman lagi dengan kondisi ini. Saya memutuskan ikut melepaskan diri dari jabatan Bendahara dan kembali menjadi anggota biasa,” ucap Ady.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan sejawat yang pernah berinteraksi dengannya selama menjabat.
“Sekiranya ada tutur kata atau tindakan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Mari terus berkarya dan jaga silaturahmi sampai akhir,” tambahnya.
Ketua Dewan Penasihat PWI Kepri Richard Nainggolan mengatakan, Andi Gino dan pengurus sudah berusaha memberi masukan dan menyampaikan aspirasi seluruh pengurus PWI Kepri, kota, dan kabupaten kepada PWI Pusat namun pusat sudah memutuskan sendiri tanpa pernah melakukan mediasi ketika terjadi konflik.
“Aspirasi sudah disampaikan, tetapi tidak digubris dan tidak dilakukan mediasi oleh pusat. Bahkan kepengurusan PWI Kepri Andi Gino dinyatakan tidak ada. Mungkin begini cara PWI Pusat menyelesaikan masalah dan kami memilih mundur dan kembali menjadi anggota biasa,” ujarnya.
Mundurnya para pengurus inti tersebut menambah daftar panjang dinamika organisasi wartawan tertua di Indonesia itu di tingkat daerah.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari PWI Pusat terkait sikap para pengurus yang memilih mundur sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan yang dianggap sepihak.(**)
