KARIMUN, SURYAKEPRI.CO.ID – Warga Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) mulai mempertanyakan keseriusan PLN untuk memberikan kompensasi atas pemadaman listrik total pada 20-23 Juli 2026 lalu.
Pasalnya hingga kini kompensasi tersebut tak kunjung diberikan PLN, sementara Manager ULP PLN Tanjung Balai Karimun Ahmad Subhan sudah mutasi kerja ke ULP Pangkalan Kerinci, Jambi baru-baru ini.
Warga khawatir kepergian Ahmad Subhan akan membuat rencana pemberian kompensasi oleh PLN akan jalan di tempat.
Padahal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Karimun pada 28 Juli 2026, Ahmad Subhan menyebut PLN akan mengupayakan pemberian kompensasi kepada warga terdampak.
“Saat ini kami tengah melakukan pendataan jumlah pelanggan yang terdampak. Harap bersabar karena ini (pendataan, red) butuh waktu,” ujar Subhan saat RDP itu.
Perihal skema pemberian kompensasi, Subhan memperkirakan dalam bentuk pemberian kuota bagi pelanggan pengguna token dan pengurangan tagihan bagi pelanggan pengguna meteran.
“Bentuknya nanti bisa penambahan kuota bagi pelanggan pengguna token dan pengurangan tagihan bagi pelanggan pengguna meteran,” ujarnya lagi.
RDP itu sendiri dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Karimun Ady Hermawan didampingi Wakil Ketua I Satria dan Ketua Komisi 3 Efrizal.
Turut hadir anggota Komisi 3 DPRD Karimun yakni Ery Januardin, Wiyono, Abdul Razak alias Topo dan Dedi Jarliyostika.
Sementara dari pihak PT PLN (Persero) hadir Manager ULP Tanjungbalai Karimun, Ahmad Subhan, Manager PLTU Sei Batak yakni Riki dan Manager PLTD Bukit Carok Rio Cahyadi.
Dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun hadir Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Zulfan dan Kabid ESDM Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dr Vandarones Purba.
Wakil Ketua 2 DPRD Karimun Ady Hermawan saat ditemui di ruang kerjanya mengaku sudah mengetahui Manager ULP Tanjungbalai Karimun Ahmad Subhan mutasi kerja ke ULP Pangkalan Kerinci, Jambi.
Ady bahkan menyebut Ahmad Subhan sempat datang ke DPRD Karimun bersama penggantinya, namun dirinya tidak sempat bertemu dikarenakan tengah tidak di kantor.
“Iya, saya juga sudah dengar pak Subhan pindah ke Pangkalan Kerinci. Beliau bahkan sempat ke DPRD bersama penggantinya namun kami tidak berjumpa dikarenakan saya lagi tidak di tempat waktu itu,” ujar Ady, Selasa (15/9/2026).
Sebaliknya, Ahmad Subhan diterima oleh Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, hanya saja dirinya tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan saat keduanya bertemu.
“Saya tidak tahu apa yang dibicarakan, apakah ada menyinggung soal perkembangan kompensasi PLN untuk warga, saya tidak tahu,” ungkap politisi Partai Hanura itu.
Meski demikian, Ady mengatakan, pihaknya sudah menghubungi Ahmad Subhan melalui sambungan telepon.
Kepadanya, Subhan menyebut perihal rencana pemberian kompensasi bagi pelanggan ULP Tanjungbalai Karimun yang terdampak masih dalam proses.
“Saat ini sudah diajukan ke PLN Pekanbaru. Sebelumnya ULP Tanjungbalai Karimun sudah mengajukan ke PLN Ranting Tanjung Pinang selaku pimpinan dari ULP Tanjungbalai Karimun,” ujar Ady.
Subhan kata Ady kepadanya berjanji akan terus memantau perkembangan rencana pemberian kompensasi tersebut.
“Mudah-mudahan Pekanbaru menyetujui, pak Subhan mengatakan akan terus mem-follow up-nya,” kata Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu.
Untuk itu, Ady berharap agar masyarakat Kabupaten Karimun yang terdampak akibat pemadaman total untuk dapat bersabar.
“Kalau perlu nanti kita panggil kembali ULP Tanjungbalai Karimun menanyakan soal perkembangan kompensasi itu, jujur saja kami (anggota DPRD Karimun,red) juga ikut terdampak,” ujar Ady. (*)
Penulis
