BATAM, SURYAKEPRI.CO.ID – Video pernyataan Wakil Wali kota sekaligus Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra terkait warga tak ber-KTP Batam viral di media sosial (medsos).
Dalam Video yang diunggah di akun istagram pribadinya, Li Claudia Chandra memergoki warga yang mengambil pasir dari selokan saat menuju Bandara Hang Nadim. Li Claudia Chandra marah besar menuding dua orang yang mencari pasir sebagai pencuri dan nyolong yang mengorek-orek pasir sehingga bisa membahayakan.
Dalam videonye Li Claudia Chandra menyebut dua warga tersebut pencuri dan nyolong. Li Claudia Chandra terlihat mengintrogasi keduanya sampai bertanya KTP. Mengetahui dua warga tersebut tidak ber KTP Batam, Li Claudia Chandra menyampaikan warga yang datang ke Batam tanpa tujuan jelas, terutama tidak bekerja, sebaiknya tidak menetap di kota Batam.
“Kalau bukan orang Batam datang ke sini enggak kerja, nyolong-nyolong, suruh pulang aja ke daerahnya,” kata Li Claudia.
Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Gerindra juga menegaskan upaya pemerintah daerah memperketat penertiban administrasi kependudukan.
Termasuk KTP, sebagai bagian dari pengendalian urbanisasi dan menjaga ketertiban sosial.Li Claudia Chandra menyoroti fenomena pendatang yang datang tanpa tujuan jelas.
Bahkan dalam kesempatan tersebut secara tegas meminta warga yang tidak bekerja dan berpotensi menimbulkan masalah sebaiknya kembali ke daerah asalnya.
Gaduh muncul isu SARA
Pernyataan Li Claudia langsung viral. Muncul pro dan kontra di media sosial. Status Li Claudia yang sebelumnya bukan warga Batam sebelum menjabat wakil walikota dan keturunan China menjadi isu bernauasa SARA di kolom komentar.
Menanggapi polemik yang berkembang, Wali kota Batam Amsakar Ahmad meminta masyarakat dan media tidak membangun narasi yang kontra produktif.
Kepala BP Batam menekankan langkah yang dilakukan pemerintah daerah semata-mata bertujuan untuk penataan administrasi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
“Janganlah selalu membangun narasi kontraproduktif,” ujarnya usai mengikuti sidang paripurna DPRD Batam, Rabu (29/4/2026).
Ia mengungkapkan Batam saat ini menjadi salah satu kota dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia.
Amsakar juga mengatakan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), angka migrasi ke Batam mencapai sekitar 17 ribu jiwa.
Dia menjelaskan, tingginya arus masuk penduduk membawa berbagai konsekuensi yang harus diantisipasi pemerintah.
Mulai dari tekanan terhadap infrastruktur, pelayanan publik, hingga persoalan lingkungan seperti sampah.
“Efeknya pasti banyak, mulai dari listrik, sampah hingga pelayanan, semuanya akan terpengaruh,” kata Amsakar.
Amsakar Achmad mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan dan pembenahan administrasi kependudukan secara menyeluruh.
“Saya telah mempercayakan kepada Wakil Wali kota Batam sebagai bagian dari upaya menyiapkan kebijakan yang lebih tepat ke depan,” kata Amsakar.
Amsakar Achmad juga mengajak seluruh masyarakat untuk memandang Batam sebagai rumah bersama yang harus dijaga.
Ia menjelaskan, berbagai tim dari pemerintah daerah juga rutin turun ke lapangan untuk memantau, mulai dari persoalan sampah, posyandu, hingga kondisi sekolah.
Amsakar menegaskan, langkah yang dilakukan pemerintah bukan untuk mengusir warga.
Melainkan sebagai bagian dari pembinaan sosial dan penataan kota agar tetap kondusif di tengah laju pertumbuhan penduduk yang pesat. (*)
